DPRD Soroti Honor Petugas Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangka Raya yang Tertunggak

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, baru-baru ini mengangkat isu penting mengenai keterlambatan pembayaran honor bagi relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan. Permasalahan ini menjadi sorotan serius, terutama mengingat lamanya waktu tunggu yang telah dialami oleh para petugas yang masih aktif di lapangan.

Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Arief M Norkim, menyatakan bahwa sejumlah relawan belum menerima honor mereka selama hampir dua bulan. Hal ini menunjukkan ada masalah yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan yang terjadi saat ini.

Dalam suatu dialog yang dilakukan pada 26 September, Arief mendengarkan langsung keluhan dari para petugas dan relawan tentang hak mereka yang belum dibayarkan. Masalah tersebut mencakup bukan hanya keterlambatan pembayaran, tetapi juga kepastian mengenai anggaran yang tersedia di pemerintah daerah.

Agar tidak terus-menerus menjadi beban psikologis bagi para petugas, Arief menegaskan pentingnya transparansi tentang ketersediaan honor yang seharusnya mereka terima. Dia mendesak pemerintah daerah untuk memberikan kejelasan tentang masalah ini.

Pentingnya Pembayaran Honor untuk Semangat Petugas

Arief mengungkapkan bahwa honor yang diberikan kepada petugas karhutla adalah sekitar Rp 100 ribu per orang setiap hari. Dengan penundaan hampir dua bulan, jumlah yang belum diterima pun semakin bertambah dan bisa memengaruhi semangat kerja mereka di lapangan.

Pembayaran yang tertunda ini berpotensi mengganggu kinerja para relawan dan petugas, yang dalam kondisi berisiko tinggi masih terus berjuang mengatasi kebakaran hutan. Mereka membutuhkan kepastian agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Arief menekankan bahwa proses pencairan honor harus dipercepat, terutama jika anggaran harus menunggu pengesahan APBD Perubahan. Hal ini demi memastikan tidak terjadi lagi keterlambatan di masa depan.

Dampak Anggaran kepada Penanganan Karhutla

Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menjelaskan bahwa penanganan karhutla yang berlangsung lama telah menguras kas daerah. Bahkan, pada awal Oktober, diperkirakan APBD akan mengalami defisit yang signifikan.

Ketidakmampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan operasional telah menjadi tantangan besar. Sementara itu, ketahanan anggaran sangat penting untuk mendukung penanggulangan kebakaran yang terus berlangsung.

Arbert juga menegaskan bahwa situasi ini berpengaruh tidak hanya pada operasional penanganan, tetapi juga pada hak-hak para petugas yang berjuang di lapangan. Dia menegaskan pentingnya dukungan anggaran untuk menjaga morale dan semangat kerja para relawan.

Kebutuhan APBD Perubahan dalam Penanganan Bencana

Pemko Palangka Raya sebelumnya telah mempersiapkan APBD Perubahan untuk memperkuat anggaran dalam penanganan kebakaran hutan, tetapi dengan tingginya kebutuhan anggaran, dukungan tambahan sangat diperlukan. Koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat menjadi suatu keharusan.

Panjang waktu penanganan dan tuntutan anggaran yang terus meningkat menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus memikirkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi krisis ini. Terjadinya defisit anggaran bukan hanya menunjukkan masalah keuangan, tetapi juga tantangan dalam manajemen kebencanaan.

Dengan situasi yang semakin mendesak, Pemko Palangka Raya harus berfokus pada bagaimana menjaga operasional penanganan bencana tetap berlanjut. Menjamin hak-hak personel yang terlibat dalam penanganan juga menjadi prioritas utama di tengah kekurangan anggaran.