Pemerintah 19 Februari dan Muhammadiyah 18 Februari

Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, melalui Sidang Isbat yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan posisi hilal yang belum terlihat di beberapa lokasi di tanah air.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengonfirmasi bahwa hilal tidak memenuhi kriteria visibilitas yang ditetapkan. Hal ini membuat penetapan awal Ramadan pada 19 Februari menjadi keputusan yang sejalan dengan hasil Sidang Isbat tersebut.

“Kami sepakat bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ungkap Nasaruddin. Keputusan ini penting untuk memungkinkan umat Islam mempersiapkan diri menjalankan ibadah puasa secara konsisten.

Proses Penetapan 1 Ramadan Melalui Sidang Isbat

Pada Sidang Isbat, para ulama dan pejabat pemerintah berkumpul untuk menentukan awal bulan Ramadan dengan mengamati hilal. Nasaruddin menjelaskan bahwa hilal yang diharapkan tidak terlihat pada sore hari itu, sehingga kriteria visibilitasnya tidak terpenuhi.

MABIMS, yang terdiri dari negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan hilal. Kriteria tersebut mencakup ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam.

Pemerintah berharap keputusan ini dapat membantu umat Islam untuk bersatu dalam melaksanakan ibadah puasa. Harapan tersebut diperkuat mengenang pentingnya momen Ramadan sebagai waktu refleksi dan peningkatan spiritual.

Perbedaan Penetapan 1 Ramadan antara Pemerintah dan Muhammadiyah

Perbedaan pendapat mengenai awal Ramadan juga muncul dari pihak Muhammadiyah, yang memutuskan bahwa 1 Ramadan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Mereka merujuk pada penjelasan dari pakar falak di organisasi tersebut mengenai cara penentuan awal bulan.

Muhammadiyah menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai metode baru untuk penetapan awal Ramadan. Metode ini menggantikan penggunaan wujudul hilal, yang sebelumnya menjadi acuan.

Dalam penjelasan yang diberikan, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar menyatakan bahwa penetapan ini memperhatikan posisi hilal dalam kriteria KHGT yang lebih luas. Dengan demikian, halal dapat terlihat di wilayah lain, seperti Alaska, sekalipun tidak terlihat di Indonesia.

Aspek Penting dalam Perbedaan Pendapat tentang Awal Ramadan

Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengajak umat Islam untuk bersikap bijaksana dalam menyikapi perbedaan ini. Ia menekankan pentingnya sikap toleransi dan saling memahami tanpa saling menyalahkan.

Menurut Haedar, fokus utama harusnya pada tujuan ibadah puasa. Ia berharap Ramadan dapat dijalankan dengan penuh ketenangan dan damai, meskipun ada perbedaan pandangan awal bulan.

Ia menegaskan kembali pentingnya mencapai takwa dalam bulan yang suci ini. Ramadan seharusnya menjadi saat meningkatkan spiritualitas serta berbagi kebaikan dengan sesama.

Pengamatan dan Harapan untuk Ramadan 1447 H

Thomas Djamaluddin, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), memprediksi bahwa perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah memang akan terjadi. Ia menyoroti perbedaan metode yang digunakan dalam penentuan awal Ramadan.

Berbeda dengan metode rukyat, Muhammadiyah lebih mengedepankan metode hisab untuk menentukan waktu pelaksanaan ibadah. Hal ini menciptakan perbedaan pandangan yang nyata antara keduanya.

Menurut Thomas, perbedaan ini adalah yang terbesarnya dalam sejarah penetapan Ramadan di Indonesia, karena melibatkan perspektif hilal global versus hilal lokal. Ini adalah tantangan baru dalam praktik keagamaan umat Islam di tanah air.