Kejagung Minta BGN Segera Salurkan Motor Listrik MBG yang Belum Disita

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mendistribusikan motor listrik yang telah tersedia di gudang. Keputusan ini bertujuan agar motor-motor tersebut dapat digunakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sangat diperlukan.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menyita seluruh motor listrik yang ada. Pendistribusian yang cepat dan efektif sangat penting agar aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Syarief juga menjelaskan bahwa penting untuk memastikan motor-motor tersebut tidak terpendam di gudang tanpa ada penggunaan. Hal ini akan membantu program pelayanan yang dirancang untuk masyarakat agar lebih berjalan efektif.

“Tidak perlu semua barang menjadi barang bukti,” tambahnya kepada media, menggarisbawahi prioritas pelayanan dibandingkan hanya menyita semua barang bukti yang ada.

Pihaknya hanya memerlukan rekam jejak dari pengadaan motor listrik yang bermasalah. Dengan demikian, penyitaan terhadap semua motor listrik yang ada tidak perlu dilakukan, asalkan transparansi dalam pengadaan dijaga dengan baik.

Pentingnya Pendistribusian Motor Listrik untuk Masyarakat

Syarief mendorong kerjasama antara Kejagung dan BGN untuk segera menuntaskan proses distribusi motor listrik. Hingga saat ini, banyak motor masih tertahan di gudang dan hanya sebagian yang sudah sampai ke masyarakat dan dapur-dapur umum.

Ia menjelaskan bahwa permasalahan ini muncul dari interaksi antara mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung, dan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono. Pertemuan awal itu memberikan kesempatan bagi perusahaan Andri untuk terlibat dalam proyek pengadaan barang di BGN.

Setelah pertemuan, terjadi informasi mengenai pengadaan sepeda motor listrik di BGN dengan anggaran yang signifikan. Namun, Syarief menekankan bahwa pengadaan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, menjadi masalah penting dalam proses ini.

Sementara itu, PT YAT seharusnya tidak bisa menjadi vendor untuk pengadaan motor listrik, karena tidak memiliki dealer ataupun bengkel yang memenuhi syarat. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program yang dapat berakibat pada proyek pengadaan yang tidak efisien.

Korupsi dalam Pengadaan Motor Listrik dan Dampaknya

Andri, untuk melancarkan rencananya, bekerja sama dengan sosok AA untuk mengakuisisi pengendalian PT Adlas Sarana Elektrik (ASE). Langkah ini dinilai perlu untuk memenangkan proses pengadaan motor listrik.

Dia juga diduga melakukan praktik penggelembungan harga sehingga bisa mendekati anggaran yang tersedia. Setiap unit motor listrik dijual dengan harga yang tidak wajar, merugikan anggaran negara.

Akibat perbuatannya, Andri menerima pembayaran penuh meskipun dokumen serah terima telah dimanipulasi. Hal ini menunjukkan tingginya risiko praktik korupsi yang terjadi dalam pengadaan barang pemerintahan.

Kejagung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana program MBG untuk periode 2025-2026. Para tersangka ini terdiri dari pejabat-pejabat tinggi di BGN dan pihak swasta yang terlibat dalam pengadaan.

Ketidakberesan dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

Dalam hal ini, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berafiliasi dengan sekolah-sekolah penerima. Nyatanya, banyak yayasan yang tidak memenuhi syarat terpilih karena hubungan dekat mereka dengan petinggi BGN.

Banyak yayasan yang tidak memiliki fasilitas dan kemampuan untuk melaksanakan program tersebut. Ini menyebabkan kerugian yang signifikan, baik dari segi finansial maupun dari pencapaian tujuan utama program tersebut.

Proses pengadaan barang pun tidak lepas dari masalah, dengan sejumlah barang yang dibeli melebihi nilai wajar. Terjadi penggelembungan harga yang mengakibatkan kerugian pada waktu pelaksanaan program MBG.

Misalnya, kendaraan motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai lebih dari Rp1 triliun, serta sejumlah barang lainnya yang disiapkan untuk masyarakat, seperti 32.000 pasang sepatu, tablet, dan televisi. Ini menunjukkan perlu adanya evaluasi ulang terhadap proses pengadaan barang pemerintah.