Eks Sekjen Kemnaker Diduga Terima Uang dari TKA Meski Sudah Pensiun

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Hery Sudarmanto, telah mencuat ke publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga bahwa Hery menerima uang hasil pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) hingga mencapai jumlah yang mencengangkan, yaitu Rp12 miliar.

Pemerasan ini diduga berlangsung sejak Hery menjabat sebagai direktur pada 2010 dan berlanjut hingga masa pensiunnya pada 2025. Kasus ini menghadirkan tantangan serius bagi integritas pemerintah dan memperlihatkan pentingnya pengawasan yang ketat dalam pengurusan tenaga kerja asing di Indonesia.

“Dalam perkara ini, diduga jumlah uang yang diterima Hery Sudarmanto mencapai Rp12 miliar,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta.

KPK mendapati bahwa Hery S juga menerima uang pemerasan dari agen tenaga kerja asing. Hal ini terjadi saat ia menjabat sebagai Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Kementerian Ketenagakerjaan. Dugaan ini mengindikasikan adanya pola pemerasan yang sistematis selama bertahun-tahun.

Pada tahap awal, pemerasan diduga dilakukan oleh agen-agen TKA ketika Hery memegang jabatan sebagai Direktur PPTKA dari 2010 hingga 2015. Pola ini kemudian dilanjutkan saat ia menduduki posisi sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada 2015 hingga 2017.

Proses Penanganan Kasus Oleh KPK yang Melibatkan Banyak Tersangka

KPK telah mengidentifikasi delapan individu sebagai tersangka dalam skandal yang telah mengumpulkan total Rp53,7 miliar dari pemerasan yang terkait dengan RPTKA. Tersangka ini merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Ketenagakerjaan.

Pengumpulan dana ilegal ini terjadi selama periode antara 2019 hingga 2024, yang bersamaan dengan masa kepemimpinan Menteri Ketenagakerjaan saat ini. KPK menegaskan pentingnya menuntaskan kasus ini untuk memberikan efek jera dan meningkatkan integritas dalam pelayanan publik.

Proses hukum berjalan cepat dengan penetapan tersangka dilakukan dalam dua kloter. Kloter pertama mencakup empat orang tersangka yang ditahan pada 17 Juli 2025, sedangkan kloter kedua menyusul pada 24 Juli 2025. Langkah ini diharapkan mampu menurunkan tingkat korupsi di sektor tersebut melalui penegakan hukum yang tegas.

Dampak Korupsi Terhadap Pengurusan Tenaga Kerja Asing

Korupsi dalam pengurusan RPTKA tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpengaruh besar terhadap para tenaga kerja asing. Tanpa adanya kepatuhan terhadap prosedur hukum, penerbitan izin kerja dan tinggal menjadi terhambat, sehingga memicu denda yang tidak sedikit bagi para pemohon.

Setiap harinya, tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin dapat dikenakan denda sebesar Rp1 juta. Hal ini tentu menjadi beban yang berat dan membuat banyak pihak terpaksa menyetorkan uang kepada oknum untuk mempercepat proses pengurusan dokumen.

Kejadian ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan yang ada dan menekankan perlunya adanya reformasi dalam birokrasi untuk mencegah korupsi. Pemerintah diharapkan dapat melakukan langkah strategis untuk memberantas praktek-praktek korupsi yang telah berlangsung lama dan memperbaiki sistem pemerintahan yang transparan.

Rekomendasi untuk Mencegah Kasus Serupa Terulang di Masa Depan

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diperlukan sistem manajemen dan pengawasan yang lebih ketat. Hal ini mencakup audit reguler serta pengawasan yang lebih transparan terhadap proses pengurusan dokumen tenaga kerja asing.

Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan adanya pengawasan dalam setiap langkah pengurusan visa dan izin kerja. Ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi di kalangan pejabat terkait.

Pendidikan anti-korupsi juga sebaiknya dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal, sehingga generasi mendatang memiliki kesadaran lebih mengenai dampak negatif dari korupsi. Keterlibatan masyarakat dalam pelaporan kasus korupsi juga sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih baik.

Kesimpulan Tentang Pentingnya Integritas dalam Pelayanan Publik

Kasus pemerasan yang melibatkan Hery Sudarmanto merupakan pengingat akan pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Setiap oknum yang terlibat dalam kasus ini dapat merusak citra pemerintah dan menciptakan ketidakpercayaan di masyarakat.

Maka dari itu, penegakan hukum yang tegas serta reformasi dalam sistem birokrasi menjadi langkah yang sangat diperlukan. Hanya dengan cara ini pemerintah dapat memastikan bahwa pelayanan publik berjalan secara adil dan transparan, serta bebas dari praktek-praktek korupsi.

Dengan mengatasi kasus korupsi dan memperkuat sistem pengawasan, diharapkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah akan meningkat. Dalam jangka panjang, ini akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih produktif bagi semua pihak yang terlibat.