Jakarta Resmi Operasikan Kasino Legal Pertama, Negara Raup Untung Rp 200 Miliar

Wacana legalisasi kasino di Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan pejabat pemerintah. Dalam diskusi baru-baru ini, seorang anggota DPR mengusulkan bahwa praktik ini dapat dijadikan sebagai alternatif dan sumber penerimaan baru bagi negara. Usulan tersebut mencerminkan pandangan bahwa negara perlu mengikuti langkah beberapa negara lain yang telah berhasil membuka kasino dengan sistem yang terkelola.

Anggota Komisi XI DPR RI, Galih Kartasasmita, menekankan pentingnya langkah inovatif dalam menggali potensi pendapatan negara tanpa meningkatkan pajak. Menurutnya, pendekatan yang lebih modern dan inovatif dapat membantu pemerintah dalam memperluas sumber pendapatan non-pajak. Usul ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kas negara tetapi juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Pernyataan Galih disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI, di mana perjudian kembali dibahas sebagai alternatif potensi penerimaan. Meski kontroversial, ide ini membuka diskusi tentang kelebihan dan kekurangan legalisasi kasino di Indonesia. Namun, rencana ini bukan tanpa sejarah, karena Indonesia telah memiliki pengalaman dengan perjudian yang diatur di masa lalu.

Sejarah Singkat Legalitas Kasino di Indonesia

Pembukaan kasino di Indonesia bukanlah hal yang baru dan sudah pernah terjadi di masa lalu. Pada tahun 1967, Gubernur Jakarta saat itu, Ali Sadikin, menciptakan kebijakan yang memungkinkan legalisasi perjudian untuk mengatasi masalah anggaran. Pada masa itu, proyek-proyek infrastruktur di Jakarta membutuhkan dana yang signifikan, dan perjudian dipilih sebagai solusi untuk mengisi kekosongan tersebut.

Legalisasi perjudian di Jakarta dimaksudkan untuk mengurangi praktik ilegal yang merugikan banyak pihak. Dengan melokalisasi perjudian, pemerintah berharap dapat meraih sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Kebijakan ini, dalam pandangan beberapa kalangan, merupakan langkah maju untuk mendapatkan pendapatan yang lebih transparan.

Keputusan Ali Sadikin itu terwujud dalam Surat Keputusan No. 805/A/k/BKD/1967 yang mengatur tentang perjudian. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengontrol dan mengawasi praktik perjudian yang sebelumnya berlangsung secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, pemerintah juga ingin memanfaatkan hasil dari perjudian untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Keberhasilan Kasino di Jakarta dan Penerimaan Negara

Setelah legalisasi, kasino pertama di Jakarta berlokasi di Kawasan Petak Sembilan, Glodok, yang menghasilkan banyak pendapatan bagi pemerintah. Berita dari media kala itu mencatat ribuan pengunjung yang datang dari berbagai daerah hanya untuk mengunjungi kasino tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa judi yang diatur dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan.

Menurut laporan, kasino tersebut mampu mengumpulkan pajak sebesar Rp25 juta per bulan bagi pemerintah. Jumlah tersebut cukup besar pada waktu itu, dan bisa digunakan untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur. Masyarakat berharap bahwa hasil dari perjudian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan sarana kota yang lebih baik.

Selama satu dekade, anggaran Jakarta mengalami lonjakan yang luar biasa, berkat pemasukan dari perjudian yang dikelola. Dari puluhan juta, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp122 miliar pada tahun 1977, menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Pendapatan yang diperoleh ini memfasilitasi pembangunan berbagai fasilitas umum yang sangat diperlukan masyarakat.

Kendala dan Penutupan Kasino di Jakarta

Meski demikian, kebijakan legalisasi kasino menghadapi banyak tantangan. Pada tahun 1974, pemerintah pusat akhirnya melarang semua bentuk perjudian di Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1974. Larangan ini mengguncang perekonomian Jakarta yang telah mendapatkan keuntungan dari pemasukan kasino.

Kebangkitan dan kejatuhan kasino di Jakarta menjadi pelajaran penting tentang bagaimana pengelolaan perjudian harus dilakukan. Masyarakat yang sebelumnya terbantu dari pembangunan infrastruktur kini harus kembali menghadapi kenyataan tanpa ada pendanaan yang jelas. Elemen-elemen dalam kebijakan publik harus ditinjau kembali untuk mengevaluasi keberlanjutannya.

Sementara itu, pelajaran dari kebijakan masa lalu seharusnya bisa menjadi referensi bagi diskusi tentang legalisasi kasino di masa depan. Apakah praktik yang pernah ada dapat diolah kembali dengan pandangan yang lebih modern dan bertanggung jawab? Ini menjadi tantangan bagi semua pihak yang terlibat dalam pembentukan kebijakan pemerintah.