Rais Aam Bicara soal Gus Yahya Ketum PBNU Lagi: Kesalahan Dimaafkan

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Miftachul Akhyar, telah mengumumkan keputusan penting mengenai posisi Ketua Umum PBNU. Dalam rapat yang berlangsung secara hybrid, keputusan untuk mengembalikan Yahya Cholil Staquf ke posisinya sebagai Ketua Umum menjadi sorotan utama.

Forum yang dihadiri oleh berbagai jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah ini juga mendiskusikan sejumlah isu penting yang berkaitan dengan dinamika internal organisasi. Dengan adanya klarifikasi dan permohonan maaf dari Gus Yahya, suasana di dalam organisasi diharapkan akan lebih kondusif.

Menurut Miftach, PBNU juga menerima pernyataan maaf dari Gus Yahya terkait dengan sejumlah kesalahan yang terjadi sebelumnya. Salah satunya adalah masalah dalam pengundangan narasumber dan akuntabilitas keuangan.

Keputusan Strategis Untuk Mempertahankan Keutuhan Organisasi

Rapat pleno ini memberikan penekanan pada pentingnya menjaga integritas organisasi. Melalui nasakh, keputusan mengenai sanksi kepada Gus Yahya yang dikeluarkan pada Desember 2025 juga ditinjau kembali. Hal ini menunjukkan komitmen PBNU untuk memastikan semua keputusan diambil secara bijaksana dan berdasar.

Dengan pemulihan posisi Gus Yahya, PBNU kembali menegaskan komitmennya terhadap prinsip-prinsip organisasi. Tidak hanya itu, Zulfa Mustofa juga resmi mengembalikan mandat jabatan Pejabat Ketua Umum yang sebelumnya terambil.

Keputusan ini turut mengembalikan struktur kepengurusan yang telah disepakati dalam Muktamar ke-34. Pelaksanaan pengembalian jabatan ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan yang sempat muncul di dalam tubuh PBNU.

Penertiban Administrasi dan Akuntabilitas Keuangan

Rapat ini juga diwarnai dengan agenda penertiban administrasi di semua tingkat kepengurusan. Semua surat keputusan di tingkat wilayah hingga cabang akan ditinjau ulang. Ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan kejelasan dalam setiap dokumen yang ada.

Melalui arahan Rais Aam, PBNU berkomitmen untuk meningkatkan sistem digitalisasi dan transparansi keuangan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi terjadinya masalah di masa mendatang.

Pentingnya mengevaluasi nota kesepahaman dengan pihak eksternal juga menjadi salah satu fokus dalam rapat ini. Hal ini untuk melindungi organisasi dari kerugian yang mungkin disebabkan oleh kerjasama yang tidak jelas.

Agenda Besar NU Mendatang

Rapat pleno ini juga menghasilkan penetapan dua agenda besar dalam waktu dekat. Munas dan Konbes NU 2026 akan dilaksanakan pada bulan April, tepatnya pada Syawal 1447 H. Sedangkan Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung antara bulan Juli atau Agustus 2026.

Kedua agenda ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas dan koordinasi di antara anggota organisasi. Dengan melibatkan seluruh pengurus di berbagai tingkat, organisasi ini akan semakin solid dalam menghadapi tantangan ke depan.

Forum ini menekankan pentingnya semua langkah yang diambil oleh PBNU untuk berlandaskan pada Qonun Asasi dan AD/ART. Restu dari Rais Aam akan selalu menjadi pedoman dalam menjaga marwah organisasi PBNU.