Korban Pinjol DSI Alami Kerugian Rp2,4 Triliun dan Potensi Penambahan Kerugian

Kasus kerugian yang melibatkan fintech peer-to-peer lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI) menjadi sorotan ketika nilai kerugian yang dilaporkan tidak main-main, mencapai Rp2,4 triliun. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengindikasikan bahwa jumlah tersebut mungkin masih bisa bertambah seiring dengan berjalannya penyelidikan.

Ade mengungkapkan bahwa saat ini terdapat tiga terlapor dalam kasus ini. Proses pencairan dan pengumpulan alat bukti sedang berlangsung untuk memperkuat penanganan kasus dan memastikan keadilan bagi korban.

Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK, Rizal Ramadhani, menambahkan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan untuk melayangkan gugatan perdata sebagai langkah lanjutan. Hal ini menjadi tambahan dimensi hukum yang bisa memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang dirugikan.

Detail Kerugian dan Aliran Dana yang Mencurigakan

Berdasarkan data yang diperoleh, PT DSI berhasil menghimpun dana masyarakat yang cukup signifikan, mencapai Rp7,478 triliun dari tahun 2021 hingga 2025. Namun, dari jumlah tersebut, total imbal hasil yang dikembalikan kepada masyarakat hanya sebesar Rp6,2 triliun, meninggalkan selisih dana yang belum dikembalikan sebesar Rp1,2 triliun.

Deputi Bidang Pemberantasan PPATK Danang Tri Hartono menjelaskan bahwa dari selisih dana tersebut, sekitar Rp167 miliar dipakai untuk biaya operasional perusahaan. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti biaya listrik, internet, sewa tempat usaha, serta pembayaran gaji karyawan.

Selain itu, sejumlah Rp796 miliar telah disalurkan ke perusahaan-perusahaan terafiliasi yang secara kepemilikan masih berada di bawah kendali pihak yang sama. Hal ini menimbulkan tanda tanya mengenai transparansi pengelolaan dana yang dilakukan oleh DSI.

Pola Transaksi yang Mencurigakan Ditemukan oleh PPATK

Dalam penelitiannya, PPATK juga menemukan adanya aliran dana sekitar Rp218 miliar yang dipindahkan ke individu atau entitas lain yang terafiliasi dengan DSI. Pola transaksi ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar orang-orang di dalam jaringan tersebut yang paling menikmati aliran dana tersebut, sehingga pemisahan antara aset dan tanggung jawab perusahaan menjadi kabur.

Hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan dana yang seharusnya dipinjamkan kepada masyarakat. Penanganan terhadap kasus ini akan sangat menentukan perlindungan konsumen di industri fintech ke depannya, dan membuka peluang bagi regulasi yang lebih ketat dalam pengawasan sektor tersebut.

Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga terkait semakin mendesak, agar semua bukti dan data dapat diungkap secara transparan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem yang ada dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Respon Masyarakat dan Tindakan Hukum yang Diperlukan

Seiring dengan berkembangnya isu ini, banyak masyarakat yang mulai mengekspresikan kekhawatiran mengenai keamanan investasi mereka di platform fintech. Frekuensi berita negatif seperti kasus DSI dapat menimbulkan dampak buruk bagi kepercayaan konsumen terhadap industri finansial digital.

Masyarakat mendesak agar pihak berwenang meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan fintech meski banyak di antara mereka yang menginginkan kemudahan akses keuangan. Regulator diharapkan mampu memberikan edukasi dan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Banyak yang berpendapat bahwa meskipun sektor fintech memiliki potensi besar dalam memperluas akses keuangan, namun harus ada mekanisme yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan. Tindakan hukum yang cepat dan tegas harus diambil agar pihak-pihak yang terlibat dalam praktik curang dapat dimintai pertanggungjawaban.