KASBI Tak Ikut May Day Fiesta di Monas, Aksi di Gedung DPR

Konfederasi KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) telah secara tegas menolak bergabung dalam acara May Day Fiesta yang akan berlangsung di Monas pada tanggal 1 Mei 2026. Penolakan ini diungkapkan oleh Ketua Umum KASBI, Sunarno, yang menyatakan bahwa organisasinya akan melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI dengan diestimasi menghadirkan sekitar 10.000 massa.

Menurut Sunarno, aksi yang direncanakan ini merupakan inisiatif mandiri yang berbeda dari perayaan formal May Day Fiesta. KASBI dan Aliansi GEBRAK menilai bahwa peringatan tersebut terkontaminasi oleh narasi mainstream yang berpotensi mengabaikan masalah mendasar yang dihadapi buruh.

“Kami tidak dapat berpartisipasi di acara May Day Fiesta karena kondisi perburuhan di negara ini masih jauh dari kata baik,” tegas Sunarno dalam keterangannya. Ia menekankan pentingnya mengingat bahwa perjuangan buruh sejati harus mengambil posisi independen, jauh dari kepentingan politik atau modal yang merugikan.

Perjuangan Buruh dan Dampak Negatif Kebijakan Pemerintah

Sunarno menjelaskan bahwa banyak buruh saat ini terjebak dalam sistem kerja yang tidak memberikan kepastian. Rencana pemerintah untuk menerapkan skema fleksibilitas pasar kerja semakin memperburuk situasi, di mana hak-hak dasar buruh sering dipinggirkan.

Selain itu, regulasi yang dikeluarkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021 semakin memperparah keadaan, menciptakan banyak ketidakadilan. Buruh sering kali berjuang untuk mendapatkan status pekerja tetap, serta hak-hak normatif yang sering dilanggar.

Dengan berbagai pelanggaran yang terjadi, seperti upah rendah yang tidak sesuai dengan standar, jam kerja panjang, dan tidak adanya jaminan sosial, permasalahan ketenagakerjaan kian meresahkan. KASBI berupaya menjadi suara bagi buruh yang selama ini terpinggirkan.

Tuntutan KASBI dalam Aksi Unjuk Rasa

Dalam aksi yang akan berlangsung, KASBI mengajukan beberapa tuntutan penting, termasuk permohonan bagi pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih pro-buruh. Hal ini menjadi krusial setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja perlu ditinjau ulang.

Mereka juga mendesak agar sistem pengupahan di reformasi, dengan tujuan menghilangkan disparitas upah dan memberlakukan upah yang layak bagi semua buruh. Tuntutan ini berlandaskan pada kesetaraan dan keadilan sosial dalam dunia kerja.

Selain itu, KASBI menginginkan dihapuskannya sistem outsourcing dan kerja kontrak yang dianggap eksploitatif. Perlindungan bagi buruh perempuan dan penyandang disabilitas juga menjadi fokus penting dalam tuntutan mereka.

Menyoroti Militarisme di Sektor Sipil

Dalam aksi yang direncanakan, KASBI juga berniat untuk menyoroti masalah militarisme yang kembali muncul di pemerintahan saat ini. Sunarno mencatat bagaimana keterlibatan militer dalam program-program sipil sering kali melibatkan praktik-praktik korupsi dan kolusi, yang berdampak pada masyarakat luas.

“Pemerintah harus menyikapi kritik dari masyarakat sipil dengan cara yang lebih demokratis, alih-alih menggunakan kekerasan atau tindakan kriminal terhadap mereka yang berani beropini,” tegasnya. Kekerasan terhadap aktivis gerakan rakyat dalam dua tahun terakhir menjadi perhatian yang serius bagi KASBI.

Poin ini menekankan perlunya menjaga hak-hak sipil dan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari demokrasi. Perjuangan buruh tidak hanya sekadar berfokus pada kondisi kerja, tetapi juga lingkungan sosial di mana mereka hidup.

Pesan Moral di Balik Hari Buruh

Bagi KASBI, Hari Buruh bukanlah sekadar momen libur, melainkan waktu untuk merenungkan komitmen terhadap keadilan sosial dan martabat manusia. Sunarno menekankan pentingnya untuk tidak melupakan akar sejarah perlawanan buruh yang berfokus pada solidaritas dan keberanian menghadapi penindasan.

“Perjuangan buruh yang sejati harus memiliki karakter mandiri dan tidak boleh terjebak dalam kepentingan politik yang merugikan,” ujarnya. Penting bagi semua buruh untuk bersatu dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan mereka.

Dalam konteks ini, KASBI berusaha menegaskan bahwa peringatan May Day harus dimaknai dengan serius, sebagai upaya untuk terus mengingatkan masyarakat menengah dan atas tentang perjuangan yang masih harus dilakukan. Pesan utama dari pergerakan ini adalah menuntut keadilan bersama tanpa harus terpengaruh oleh narasi yang menyimpang.