Hindari Menganggap Penambahan Layar Bioskop Sebagai Solusi Instan

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan bahwa penambahan jumlah layar bioskop bukanlah satu-satunya solusi untuk mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, baru-baru ini.

Dalam konteks ini, Novita menggarisbawahi bahwa situasi daya beli masyarakat yang masih tertekan membuat strategi ekspansi layar bioskop menjadi kurang efektif tanpa penguatan ekosistem industri. Penambahan layar mungkin menjadi solusi hitungan sederhana, namun bukan solusi untuk masalah yang lebih mendalam.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengakui bahwa industri film Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang positif. Peningkatan jumlah penonton film nasional dan peningkatan kualitas produksi menjadi indikator yang menggembirakan, di mana karya-karya sineas lokal pun mulai mendapatkan pengakuan yang lebih luas baik di dalam maupun di luar negeri.

Namun, tantangan utama dalam industri perfilman nasional ternyata tidak terletak pada seberapa banyak layar yang tersedia. Novita menegaskan bahwa faktor utama adalah kemampuan ekonomi masyarakat dan dukungan ekosistem industri film yang belum sepenuhnya terwujud.

“Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak layar yang perlu ditambah. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk mengakses bioskop secara berkelanjutan,” ungkap Novita. Ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap kondisi riil dan tidak terjebak pada pendekatan yang bersifat konsumtif semata.

Pentingnya Ekosistem yang Sehat untuk Pertumbuhan Industri Film

Novita juga mencermati bahwa penambahan layar bioskop yang berfokus secara eksklusif pada kapasitas pemutaran film akan sia-sia tanpa adanya pertumbuhan daya beli masyarakat. Ketika jumlah kursi bioskop meningkat tetapi penontonnya tidak berkembang, itu akan menimbulkan risiko bisnis baru bagi industri film.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi oleh perfilman nasional bukanlah sekadar kekurangan layar. Sebaliknya, ketidakadilan akses layar dan ketimpangan persaingan dengan film impor yang memiliki dukungan modal besar and distribusi yang mantap menjadi isu yang perlu diselesaikan.

“Negara harus hadir untuk memastikan bahwa film nasional tidak kalah bersaing hanya karena mekanisme pasar yang mencari keuntungan jangka pendek,” ujarnya. Novita merasa bahwa setiap aspek, dari distribusi hingga penayangan, harus diperhatikan untuk memperkuat industri perfilman dalam negeri.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan untuk menciptakan regulasi yang lebih memberi ruang bagi perkembangan perfilman nasional. Kebijakan yang diambil semestinya fokus pada penguatan rantai ekosistem industri, mulai dari produksi, distribusi, hingga promosi.

Pentingnya Regulasi yang Adaptif untuk Industri Perfilman

Dari perspektif Novita, langkah strategis diperlukan untuk menciptakan iklim yang lebih baik bagi industri film Indonesia. Ia menegaskan bahwa keberpihakan kebijakan sangat penting untuk memastikan distribusi yang adil bagi karya-karya nasional.

Novita juga menggarisbawahi perlunya revisi terhadap Undang-Undang Perfilman yang ada saat ini. Ia menilai bahwa regulasi tersebut sudah tidak lagi mampu untuk menghadapi dinamika industri kreatif yang pesat berubah, khususnya terkait dengan teknologi dan platform distribusi digital.

Lebih jauh, pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi industri perfilman nasional juga menjadi sorotan. Novita mendorong pemerintah untuk membuat roadmap perfilman yang berbasis data dan terukur agar kebijakan ekspansi layar bioskop yang diambil tidak sembarangan.

“Setiap kebijakan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas,” kata Novita, menekankan pada perlunya alat pengukur untuk menentukan dampak dari kebijakan-kebijakan yang diambil untuk industri perfilman nasional.

Hal ini mencakup peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan UMKM yang terhubung dengan industri film, dan penguatan ekonomi kreatif di daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pekerja kreatif.

Menghindari Kebijakan yang Menjadi Masalah Baru bagi Perfilman

Menurut Novita, ukura keberhasilan industri film tidak semestinya hanya berdasarkan jumlah layar atau tiket yang terjual. Yang jauh lebih penting adalah sejauh mana industri ini dapat menciptakan nilai tambah ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.

Untuk mencapai itu, ia menilai perlu adanya kajian independen yang komprehensif mengenai dampak ekonomi dari penambahan layar bioskop. Setiap keputusan yang diambil haruslah berlandaskan pada kebutuhan industri dan kondisi masyarakat saat ini.

Novita mengingatkan, “Kita tidak boleh berpikir bahwa semakin banyak layar yang ada, maka industri otomatis akan semakin maju.” Yang perlu diperkuat adalah ekosistem dan regulasi yang berlaku untuk industri perfilman di tanah air.

Ia mengharapkan bahwa jangan sampai upaya yang dimaksudkan untuk memperbaiki situasi justru menciptakan masalah baru bagi industri perfilman nasional. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan industri film Indonesia dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan penguatan identitas budaya bangsa.