Darurat Militer Berakhir, Industri Hiburan Korsel Bernafas Lega

Darurat Militer Berakhir – KBS, salah satu jaringan televisi terbesar di Korea Selatan, mengonfirmasi bahwa acara akhir tahun mereka akan tetap berjalan sesuai rencana. Kepastian ini datang setelah parlemen Korea Selatan menolak deklarasi darurat militer yang diajukan oleh Presiden Yoon Suk Yeol.

Menurut laporan E Daily via Naver pada Rabu (4/12), beberapa agenda penting yang dipastikan berlangsung menjelang akhir tahun 2024 meliputi:

• KBS Drama Awards
• KBS Entertainment Awards
• KBS Gayo Daechukjae (Festival Musik KBS)

Pencabutan darurat militer ini membawa kelegaan bagi industri hiburan Korea Selatan, yang sempat dihantui kekhawatiran akan terganggunya berbagai acara besar. Dengan kepastian ini, para penggemar dapat menantikan momen-momen meriah di acara penghargaan dan hiburan yang ikonik dari KBS tanpa hambatan.

Jadwal Acara KBS Tetap Berjalan Tanpa Perubahan

KBS memastikan bahwa jadwal acara akhir tahun mereka tidak akan mengalami perubahan meski sempat ada kekhawatiran terkait deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol.

“Jadwal acara-acara tersebut tidak akan berubah dari yang sudah ditetapkan,” tegas pihak KBS dalam pernyataan resminya.

Berikut adalah jadwal lengkap acara akhir tahun KBS yang sudah ditetapkan:

• Gayo Daechukjae (Festival Musik KBS): 20 Desember 2024
• KBS Entertainment Awards: 21 Desember 2024
• KBS Drama Awards: 31 Desember 2024

Deklarasi Darurat Militer yang Ditolak Parlemen

Sebelumnya, Presiden Yoon Suk Yeol sempat mengumumkan status darurat militer pada Selasa (3/12) malam pukul 10.20 waktu setempat. Namun, deklarasi tersebut akhirnya ditolak oleh parlemen Korea Selatan, memastikan stabilitas situasi dalam negeri.

Dengan pencabutan darurat militer, acara-acara akhir tahun KBS kini dapat berlangsung sesuai rencana, memberikan kelegaan bagi industri hiburan dan para penggemar yang telah menantikan perayaan tahunan ini.

Penolakan Darurat Militer oleh Parlemen Korea Selatan

Presiden Yoon Suk Yeol sebelumnya menyatakan bahwa ancaman dari pasukan pro-Korea Utara berpotensi merampas kebahagiaan dan demokrasi warga Korea Selatan. Pernyataan ini menjadi salah satu dasar pengumuman darurat militer yang dilakukan pada Selasa (3/12) malam.

Namun, langkah ini mendapatkan penolakan kuat dari parlemen. Pada pukul 01.00 waktu setempat, sebanyak 190 anggota parlemen menyampaikan penentangan resmi mereka terhadap deklarasi darurat militer tersebut. Penolakan ini dilakukan di hadapan 300 anggota Majelis Nasional, yang secara efektif membatalkan status darurat tersebut.

Penolakan ini membawa kelegaan bagi masyarakat dan berbagai sektor, termasuk industri hiburan, yang sempat khawatir akan dampak negatif dari situasi darurat. Dengan keputusan parlemen, kegiatan masyarakat, termasuk acara-acara besar seperti penghargaan televisi akhir tahun, dapat berlangsung tanpa hambatan.

Penolakan Luas terhadap Deklarasi Darurat Militer oleh Presiden Yoon

Deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol menuai penolakan luas, tidak hanya dari oposisi tetapi juga dari partai-partai yang seharusnya mendukung pemerintahannya. Salah satu penolakan datang dari Partai Liberal yang bergabung dengan Partai Demokrat Korea, oposisi utama, dalam menentang langkah Yoon.

Keputusan Yoon bahkan tidak mendapatkan dukungan penuh dari partai yang berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat. Pemimpin partai, Han Dong-hoon, menyatakan pada Selasa malam bahwa pengumuman darurat militer itu mengindikasikan ada sesuatu yang “salah”. Pernyataan ini menunjukkan ketidaksepakatan yang signifikan di dalam lingkup pemerintahan Yoon sendiri.

Protes Publik Menuntut Yoon Mundur

Selain penolakan dari parlemen dan partai politik, ratusan orang turun ke jalan untuk memprotes keputusan darurat militer tersebut. Massa mendesak Presiden Yoon mundur dari jabatannya, menudingnya telah gagal memimpin Korea Selatan dengan baik. Demonstrasi ini mencerminkan ketidakpuasan publik yang semakin meluas terhadap kepemimpinannya.

Dampak Penolakan

Penolakan luas ini akhirnya membuat deklarasi darurat militer dibatalkan oleh parlemen, membawa kelegaan bagi masyarakat dan berbagai sektor yang sempat khawatir. Situasi ini juga menunjukkan tekanan besar yang dihadapi Presiden Yoon, baik dari oposisi, partai pendukung, maupun masyarakat umum.

Baca juga artikel lainnya dari cuaninaja.id