Demo HMI Sulsel di Makassar Fokus pada Evaluasi Kinerja Pemerintahan

Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melaksanakan demonstrasi di depan kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan di Makassar pada Senin, 22 Juni. Mereka menyuarakan tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dinilai mengalami kemunduran dalam hal tata kelola pemerintahan.

Koordinator aksi, Muhammad Rafli Tanqa, menjelaskan bahwa masalah-masalah seperti beban ekonomi yang semakin meningkat dan lemahnya penegakan hukum telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Aksi tersebut juga menyoroti kurangnya partisipasi publik dalam berbagai kebijakan yang diambil pemerintah.

Mereka menekankan bahwa situasi ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, dan tindakan konkrit diperlukan untuk memperbaiki keadaan yang ada. Dengan meningkatnya berbagai isu, HMI merasa penting untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pemerintah.

Tuntutan Utama Demonstrasi Mahasiswa HMI di Makassar

Pada demonstrasi tersebut, HMI BADKO Sulsel berupaya mendesak pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berhubungan dengan ekonomi dan pemberantasan korupsi. Salah satu tuntutan penting mereka adalah pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya untuk memperkuat penegakan hukum di bidang korupsi.

Menurut HMI, keterlambatan dalam pengesahan RUU ini dapat mengakibatkan kerugian lebih besar bagi negara. Mereka beranggapan bahwa pengesahan tersebut adalah langkah yang sangat dibutuhkan untuk mendorong kejelasan hukum dan pemulihan kerugian negara akibat tindakan korupsi.

Selain itu, mereka juga menampilkan penolakan terhadap program pemerintah terkait Koperasi Merah Putih, yang dianggap berisiko mengganggu kemandirian ekonomi desa. Menurut mereka, koperasi tersebut tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat desa, dan malah membuka peluang untuk intervensi politik.

Kasus Dugaan Korupsi Dalam Program Makan Bergizi

HMI mengajukan kritikan terhadap dugaan korupsi yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN) yang terhubung dengan program Makan Bergizi Gratis. Mereka menunjukkan kecurigaan bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga di tingkat kabupaten/kota.

Dalam aksi itu, HMI mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut. Mereka menilai bahwa langkah ini penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelaksanaan program yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat.

Kepentingan untuk menegakkan hukum menjadi semakin mendesak di tengah besarnya anggaran yang digunakan untuk program-program pemerintah yang strategis. Mereka berupaya agar tidak ada penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan anggaran negara.

Mendorong Pemerintah untuk Meningkatkan Stabilitas Ekonomi

Satu lagi tuntutan yang disampaikan oleh massa HMI adalah perlunya pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk menstabilkan ekonomi nasional. Mereka mengingatkan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat.

Dalam konteks menjadi negara yang berdaulat, menjaga nilai tukar rupiah adalah salah satu aspek penting agar masyarakat tidak dirugikan. HMI yakin bahwa upaya menjaga kesejahteraan dan daya beli masyarakat harus menjadi fokus utama pemerintah.

HMI juga menggarisbawahi perlunya kesinambungan dan konsistensi dalam kebijakan yang dibuat. Kemandirian ekonomi menjadi salah satu kunci untuk menjaga kualitas hidup masyarakat tanpa ketergantungan yang berlebihan pada bantuan luar negeri.

Teguran Terhadap Kriminalisasi Aktivis dan Jurnalis

Massa HMI menegaskan bahwa segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, dan jurnalis yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah harus dihentikan. Mereka berpendapat bahwa kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang harus dijunjung tinggi dalam sebuah masyarakat demokratis.

Kritik terhadap kebijakan pemerintah penting untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif. HMI mengingatkan bahwa suara masyarakat dan kritik ini merupakan bagian penting dari proses pengambilan keputusan yang lebih baik.

Dengan adanya demonstrasi ini, HMI berharap dapat memicu perhatian dari pihak pemerintah untuk memperhatikan suara dan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh mereka. Pergulatan antara kritik dan kebijakan harus dilakukan secara beradab dengan saling menghormati.