Lansia Difabel di Yogya Masuk Desil 10 dan Tak Terima Bansos Selama Setahun

Di tengah kota Yogyakarta yang padat, Suwarno, seorang pria lanjut usia, hidup dengan penuh tantangan. Sudah lebih dari setahun ia tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah, meskipun tercatat sebagai bagian dari kelompok yang seharusnya mendapatkan dukungan.

Berada di desil 10, Suwarno merasa adanya ketidakadilan dalam penilaiannya. “Saya tidak mengerti mengapa saya dikategorikan sebagai orang kaya, ketika kenyataannya saya hanya seorang lansia yang kesulitan,” ujarnya dengan nada sedih.

Dengan tidak ada kejelasan tentang penyebab hilangnya bantuan sosialnya, Suwarno harus berjuang bertahan hidup setiap harinya. Kesulitan ekonominya semakin dirasakannya karena hanya mengandalkan pensiun yang minim.

Kehidupan Sehari-hari Suwarno dan Tantangan yang Dihadapi

Suwarno tinggal sendiri di sebuah rumah tua yang menjadi warisan keluarga. Rumah sederhana ini terletak di kawasan yang padat penduduk, di dekat Sungai Code. Sejak ditinggal istrinya pada tahun 2010, suasana rumahnya menjadi sepi.

Di dalam rumah, tidak ada banyak perabotan modern. Hanya ada televisi dan kulkas yang sudah rusak, mencerminkan ketidakmampuannya untuk mengganti barang-barang tersebut. Makanan menjadi prioritas utama, dan terkadang sederhana sekali.

Pensinya yang hanya Rp900 ribu per bulan tak lekas cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berusaha menekan pengeluaran dan lebih memilih untuk berjalan kaki daripada menggunakan transportasi umum.

Penyebab Hilangnya Bantuan Sosial dan Kompleksitas Sistem Bansos

Suwarno mengaku mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp600 ribu setiap tiga bulan. Namun, tiba-tiba bantuan tersebut terhenti pada April 2025, yang membuatnya bingung.

Selama berusaha mencari informasi mengenai penyebabnya, ia mendapati bahwa statusnya sebagai individu tunggal mungkin menjadi alasan mengapa pencairan bantuan dihentikan. Hal ini menambah ketidakpuasan dalam hatinya.

Walau pihak kelurahan memberikan informasi bahwa Suwarno bernasib malang dengan status desil tinggi, ia tetap mempertanyakan akurasi data tersebut. “Desil itu seharusnya berdasarkan kondisi nyata, bukan hanya angka,” ujarnya penuh penyesalan.

Respons Pemerintah Daerah dan Upaya Perbaikan Data Bantuan Sosial

Kepala Dinas Sosial setempat memberikan penjelasan mengenai pencoretan Suwarno dari penerima bantuan. Ia menjelaskan bahwa sistem pemerintah memang menunjukkan ketidakcocokan antara status dan kondisi real. Suyarno menjelaskan, “Ketika ada perubahan status dalam keluarga, otomatis bantuan bisa terhenti.”

Namun, harapan masih ada bagi Suwarno untuk mengakses bantuan sosial jika situasi ekonominya dapat diverifikasi ulang. Pemerintah berjanji untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai kasus seperti Suwarno.

Proses verifikasi ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi mereka yang mengalami kesulitan seperti Suwarno, sehingga mereka tidak lagi terpinggirkan dalam sistem bantuan sosial.

Saran untuk Masyarakat Terkait Akses Bansos yang Lebih Baik

Masyarakat diminta untuk selalu memperbarui status mereka dalam sistem pemerintahan. Suyarno juga menyarankan agar warga berinisiatif melakukan pengecekan mandiri melalui aplikasi atau situs yang disediakan. Dengan adanya teknologi, masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mengurus bantuan sosial.

Pihak Dinas Sosial juga berkomitmen untuk menyediakan saluran informasi yang lebih transparan. Melalui langkah ini, diharapkan penerima bantuan sosial bisa lebih memahami proses yang terjadi.

Verifikasi faktual akan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa mereka yang benar-benar membutuhkan dapat menerima bantuan. “Kami ingin semua orang didengar suaranya,” kata Suyarno menegaskan semangat pemerintahan saat ini.