Narkoba yang Melibatkan Polisi Harus Ditegaskan Tindakannya

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam jaringan narkotika. Pernyataan ini muncul setelah Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mulai menginvestigasi dugaan keterlibatan beberapa oknum polisi dalam kasus narkoba yang terjadi di Kalimantan Timur.

Rudianto menjelaskan bahwa penindakan terhadap oknum aparat hukum sangat diperlukan untuk menjaga marwah institusi kepolisian serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Dalam situasi di mana hukum harus ditegakkan dengan adil, tindakan tegas kepada mereka yang menyalahgunakan kekuasaan menjadi sangat penting.

Ia menekankan, “Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.” Bagi Rudianto, kehadiran aparat yang terlibat dalam praktik ilegal seperti narkotika justru menuntut penindakan yang lebih serius, mengingat mereka berada di garis depan pemberantasan narkoba.

Pentingnya Penindakan Terhadap Anggota Polri yang Terlibat Narkoba

Rudianto juga mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dalam mengusut dugaan keterlibatan anggota. Menurutnya, tindakan ini menunjukkan komitmen serius Polri dalam upaya pemberantasan narkotika di Tanah Air.

Rudianto menyatakan dukungannya, “Sebagai anggota Komisi III DPR RI, saya mendukung penuh langkah Direktorat Tindak Pidana Narkoba dalam mengusut dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian.” Ia menegaskan bahwa pengusutan harus dilakukan dengan profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam pengembangan perkara untuk membongkar jaringan narkotika secara menyeluruh, bukan hanya sekadar menindak individu. Penegakan hukum harus merambah ke segala pihak yang terlibat, termasuk mereka yang membekingi aktivitas ilegal tersebut.

Kasus Baru yang Menyentuh Jajaran Kepolisian

Sebelumnya, dua mantan Kepala Satuan Narkoba di Polda Kalimantan Timur terjerat dalam jaringan peredaran narkoba dan kini menghadapi proses hukum. Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat, AKP Deky Jonathan Sasiang, diduga ikut terlibat dalam jaringan pengedaran narkoba.

Penyidik Dittipidnarkoba mengungkap fakta baru terkait keterlibatan Deky, dan ini membuka kembali perbincangan mengenai integritas aparat. Dalam hal ini, Brigjen Eko Hadi Santoso menyampaikan komitmen Polri untuk menuntaskan kasus ini secara transparan.

Kasus lain melibatkan eks Kasat Narkoba Polres Kutai Kartanegara, AKP Yohanes Bonar Adiguna, yang ditangkap karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika golongan II jenis etomidate. Penanganan kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Kepercayaan Publik sebagai Indikator Keberhasilan Penegakan Hukum

Rudianto mengingatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari seberapa banyak oknum ditangkap, tetapi juga seberapa besar kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Masyarakat harus merasakan bahwa hukum diterapkan secara adil tanpa diskriminasi.

Ia juga menekankan bahwa perang melawan narkoba tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Keseriusan dalam penegakan hukum harus mencakup semua pihak, dari bandar hingga individu yang melakukan pengawasan.

Upaya untuk membersihkan institusi dari oknum yang bermain dalam jaringan narkotika harus menjadi prioritas agar tindakan tersebut tidak hanya sebagai langkah sementara, tetapi menjadi komitmen berkelanjutan. Dalam hal ini, dukungan penuh dari masyarakat sangat diharapkan.