Usulan Polri untuk Berada di Bawah Kementerian

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan baru-baru ini mengungkapkan inisiatif mendiskusikan penempatan Polri di bawah kementerian. Gagasan ini muncul dalam pembahasan Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri yang terdiri dari berbagai tokoh berpengaruh di bidang hukum dan keselamatan publik.

Menurut Menteri Koordinator, ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa Polri perlu memiliki kementerian yang secara khusus menangani kepolisian, mirip dengan Kementerian Pertahanan bagi TNI. Usulan ini menunjukkan adanya keseriusan untuk melakukan reformasi struktural di tubuh kepolisian, agar bisa lebih efektif dan akuntabel.

Yusril menegaskan bahwa semua gagasan yang telah dibahas sejauh ini belum menjadi keputusan final. Komisi Percepatan Reformasi Polri akan segera menyampaikan beberapa alternatif rekomendasi kepada Presiden untuk diambil keputusan lebih lanjut.

Pembahasan Awal dan Transformasi Polri yang Dicanangkan

Yusril menyatakan bahwa saat ini, Komisi Percepatan Reformasi Polri masih berada di tahap pembahasan awal. Rapat-rapat pleno yang dilakukan bertujuan untuk menggali isu-isu strategis yang dapat diperbaiki dalam struktur kepolisian.

Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri telah menyampaikan paparan mengenai pembenahan administratif yang diperlukan. Fokus utamanya adalah penyesuaian berbagai peraturan internal yang ada saat ini.

Dalam pembahasan tersebut, fokusnya meliputi aspek administrasi, kepangkatan, dan karier. Peningkatan pelayanan Polri kepada masyarakat juga menjadi perhatian utama, terlebih dalam menjalankan tugas perlindungan hukum kepada publik.

Langkah ke Depan dalam Reformasi Polri dan Penyesuaian Hukum

Reformasi yang diusulkan tidak hanya berkaitan dengan struktur, tetapi juga erat kaitannya dengan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Hal ini memerlukan penyesuaian tugas dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang diharapkan lebih profesional.

Mengenai laporan kepada Presiden, Yusril menargetkan draf laporan reformasi Polri akan selesai pada akhir Januari. Komisi Percepatan Reformasi Polri sedang menggelar rapat intensif untuk merumuskan persoalan strategis yang perlu disampaikan kepada Presiden.

Rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden akan mencakup berbagai alternatif kebijakan. Selain itu, Presiden juga memiliki opsi untuk mempertimbangkan masukan lain berdasarkan analisis yang ada.

Diskusi Mengenai Jenis Pekerjaan bagi Anggota Polri

Isu mekanisme promosi, mutasi, rekrutmen, pendidikan, dan kepangkatan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Namun, Yusril menekankan bahwa isu-isu teknis tersebut lebih bersifat internal dan tidak semuanya akan dimuat dalam laporan kepada Presiden.

Terkait dengan Rancangan Undang-Undang Kepolisian, Yusril mengungkapkan bahwa langkah tersebut merupakan keharusan. Terlebih lagi, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pengaturan jabatan sipil yang diisi oleh anggota Polri harus diatur melalui Undang-Undang.

Setelah laporan formal disampaikan kepada Presiden, proses untuk merumuskan Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Kepolisian harus segera dilaksanakan. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kepolisian berfungsi optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.