Dua Hakim Diskors 6 Bulan Karena Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pencabulan

Komisi Yudisial (KY) baru-baru ini memutuskan menjatuhkan sanksi bagi dua mantan hakim Pengadilan Negeri (PN) Parepare, Sulawesi Selatan, dengan masa nonpalu selama enam bulan. Putusan ini diambil karena kedua hakim tersebut dianggap melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam menangani kasus pencabulan anak yang melibatkan terdakwa bernama Andi Jamil.

Kedua hakim yang menerima sanksi adalah Mohammad Risqi Nurridlo dan Restu Permadi. Sanksi ini diberikan setelah laporan dari kuasa hukum korban yang merasa ada kejanggalan dalam keputusan bebas yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Surat keputusan KY yang bernomor 0037/L/KY/IV/2025 diserahkan kepada kuasa hukum pada tanggal 24 Januari. Dalam surat itu, dijelaskan bahwa tindakan kedua hakim melanggar ketentuan mengenai etika hakim, sehingga mereka tidak dapat menjalankan tugasnya selama enam bulan.

Penyebab Sanksi Nonpalu Terhadap Hakim dalam Kasus Pencabulan

Penjatuhan sanksi nonpalu kepada hakim dilakukan sebagai langkah serius terhadap pelanggaran etika yang tercatat. Kuasa hukum korban, Arny Yonathan, menjelaskan bahwa meskipun sanksi ini tidak memPenalti vonis bebas terdakwa, ini menunjukkan adanya pengawasan ketat atas keputusan para hakim. Menurutnya, keputusan ini merupakan langkah penting untuk memastikan keadilan bagi korban.

Kedua hakim tersebut, kini telah pindah ke pengadilan negeri lain, tetapi keputusan KY tetap mencerminkan komitmen untuk menyediakan proses hukum yang adil. Sanksi nonpalu ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi hakim-hakim lainnya agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan hukum yang berat.

Rincian pelanggaran yang dilakukan oleh hakim-hakim ini diungkapkan dalam laporan yang disampaikan ke Komisi Yudisial. Laporan tersebut mencakup fakta-fakta persidangan yang dianggap tidak sesuai dan kurang dipertimbangkan dalam putusan bebas yang dijatuhkan.

Hakim ketiga yang terlibat dalam perkara tersebut hanya mendapatkan sanksi tertulis. Meskipun demikian, rincian tentang mengapa hakim ini tidak terkena sanksi yang lebih berat tidak dijelaskan oleh KY, menciptakan perdebatan mengenai konsistensi penegakan kode etik.

Proses pelaporan oleh kuasa hukum korban ke KY dimulai pada 5 November 2024. Arny menggambarkan langkah ini sebagai upaya untuk meminta pertanggungjawaban terhadap keputusan yang dianggap cacat hukum yang diambil oleh para hakim dalam memeriksa kasus pencabulan tersebut.

Kronologi Kasus Pencabulan Anak yang Berujung pada Vonis Bebas

Kasus ini bermula saat orang tua korban melaporkan dugaan pencabulan anak yang terjadi pada tanggal 16 November 2023. Dalam keterangan yang disampaikan, tercatat bahwa kejadian ini dilakukan ketika anak yang masih berusia dini itu diantarkan ke sekolah oleh tukang ojek bernama AJ. Pengacara korban menyatakan bahwa dia merasa berkewajiban untuk melaporkan kasus ini karena keprihatinan atas hasil putusan hakim.

Dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan hukuman 15 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang tentang perlindungan anak. Namun, majelis hakim akhirnya memutuskan untuk membebaskan AJ dari semua tuduhan yang ditujukan kepadanya.

Dalam pertimbangan hukum, hakim menyatakan bahwa keterangan saksi yang memaparkan alibi AJ sebagai pengantar sekolah pada saat kejadian tidak dapat dibantah. Saksi yang mendukung alibi adalah anak kandung AJ, yang memperkuat posisi terdakwa dan membuat majelis hakim yakin bahwa dia tidak terbukti bersalah.

Meskipun putusan bebas tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang, keputusan itu memicu reaksi keras dari masyarakat dan kalangan hukum. Banyak yang mempertanyakan bagaimana hakim dapat mencapai keputusan tersebut mengingat nyata adanya pelanggaran yang dituduhkan.

Situasi ini menggarisbawahi pentingnya peran Komisi Yudisial dalam menjaga integritas dari sistem peradilan. Keputusan KY merupakan langkah awal untuk membenahi kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.

Dampak Penjatuhan Sanksi Terhadap Sistem Peradilan dan Masyarakat

Penjatuhan sanksi nonpalu terhadap hakim ini diharapkan dapat memberikan sinyal kepada para hakim bahwa pelanggaran kode etik tidak akan ditoleransi. Masyarakat menyaksikan proses ini sebagai langkah positif dalam upaya memperbaiki sistem peradilan dan memberikan keadilan kepada korban. Keberadaan Komisi Yudisial menjadi penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim tidak melanggar norma dan etika profesi.

Lebih lanjut, kasus ini menunjukkan bagaimana kehadiran kuasa hukum dan advokasi dari masyarakat dapat berperan dalam mendorong perubahan. Banyak pihak kini menyadari bahwa upaya untuk mengawal kasus hukum merupakan bagian penting dalam menciptakan keadilan. Ini adalah momentum yang dapat menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya integritas dalam melakukan tugas peradilan.

Seiring dengan adanya sanksi ini, diharapkan sistem peradilan di Indonesia bisa lebih transparan dan akuntabel. Keputusan yang diambil oleh KY dapat menjadikan panggilan untuk evaluasi lebih mendalam terhadap sikap para hakim dalam menjalankan tugas mereka. Jika para hakim berpegang pada kode etik, maka kepercayaan publik juga akan meningkat.

Studi kasus ini dapat dijadikan pelajaran bagi berbagai pihak, termasuk lembaga hukum lainnya. Proses hukum yang adil adalah hak dasar bagi setiap individu, dan penegakan hukum yang baik bergantung pada bagaimana pihak berwenang beroperasi. Sanksi ini menjadi tanda bahwa meskipun sering kali masih ada tantangan, langkah memperbaiki sistem hukum tidak akan berhenti.

Akhirnya, keputusan untuk menjatuhkan sanksi nonpalu kepada hakim-hakim ini adalah semacam upaya meminimalkan kebangkitan skeptisisme masyarakat terhadap keadilan. Dengan memberikan sanksi, diharapkan dapat mendorong terciptanya kepastian hukum bagi semua, terutama korbannya. Setiap keputusan di pengadilan sepatutnya mencerminkan keadilan tanpa ada bias.