Kerja Sunyi Satgas PKH Menyelamatkan Puluhan Triliun Uang Negara

Presiden Prabowo Subianto mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap tindakan korporasi dan individu yang terlibat dalam kejahatan lahan serta kerusakan hutan. Ia menuduh bahwa, selama beberapa dekade, mereka telah memanfaatkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dari alam dan lingkungan tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Menurut Prabowo, tindakan mereka sering kali melibatkan penghasutan rakyat dan menyuap pihak-pihak tertentu untuk menghambat investigasi.

Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa setiap institusi di Indonesia harus menyadari sejak lama bahwa republik ini telah dirugikan oleh praktik korupsi yang merasuk ke dalam banyak organisasi. “Kita harus melawan semua ini. Ini adalah perjuangan yang sedang kita lakukan bersama, dan kalian semua adalah garda terdepan dalam pertempuran ini,” ujarnya dengan semangat.

Prabowo mengungkapkan pesan ini saat menghadiri acara penyerahan hasil penyelamatan aset negara oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Gedung Kejaksaan Agung pada 24 Desember 2025. Meskipun ia mengekspresikan kemarahan terhadap pelanggar hukum, Prabowo juga memberikan pujian kepada tim yang bekerja keras dalam penegakan hukum, meskipun mereka tidak banyak terlihat di media.

Peran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH)

Satuan Tugas PKH dibentuk sebagai respons terhadap masalah penguasaan hutan ilegal yang melibatkan banyak pihak. Team ini dirancang untuk mengembalikan hak penguasaan negara terhadap kawasan yang telah dikuasai secara ilegal oleh individu dan perusahaan. Sejak dibentuk pada 21 Januari 2025 melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025, PKH telah berfungsi dengan melibatkan 12 instansi berbeda, termasuk Kementerian Kehutanan, Polri, dan TNI.

Struktur PKH terdiri dari dua bagian utama: tim pengarah dan tim pelaksana. Tim pengarah dipimpin oleh Menteri Pertahanan dan melibatkan beberapa pejabat tinggi lain sebagai wakil ketua. Sementara itu, tim pelaksana dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus. Dalam perjalanan kerjanya, tim ini telah melakukan sejumlah jumpa pers untuk memaparkan hasil kerja mereka kepada publik.

Hasil yang dicapai oleh Satgas PKH patut dicatat. Setidaknya delapan kali jumpa pers telah digelar, dengan total pengembalian aset negara yang mencapai Rp52 triliun atau setara dengan US$3 miliar dalam dua tahun. Prabowo menganggap pencapaian ini sebagai sebuah prestasi luar biasa, mengingat kompleksitas masalah yang dihadapinya.

Tantangan dan Capaian

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengungkapkan bahwa sejak pembentukannya, mereka telah berhasil mengembalikan sekitar 6,2 juta hektare kawasan hutan ilegal ke tangan negara. Kawasan yang dimaksud sebelumnya dikuasai oleh berbagai korporasi dan individu tanpa akses legal. Dari hasil tersebut, nilai aset kawasan hutan yang dikembalikan diperkirakan mencapai Rp400 triliun.

Namun, meski pencapaian ini menyentuh angka triliunan, Barita menegaskan bahwa mereka masih menghadapi berbagai tantangan. Penguasaan hutan ilegal ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan banyak pihak yang berusaha menghalangi upaya penertiban yang dilakukan oleh Satgas PKH. Dalam beberapa kasus, perlawanan itu berupa intimidasi fisik maupun tekanan melalui jalur hukum.

Barita juga menyebutkan bahwa sebagian besar medan yang harus dilalui dalam pemeriksaan kawasan hutan sangat sulit dijangkau. Sebagai kawasan tropis, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam hal aksesibilitas. “Kondisi ekstrem di hutan kami mempengaruhi kemampuan kami untuk melakukan pemantauan secara efektif,” tambahnya.

Pandangan Ahli Mengenai Efektivitas Satgas

Beberapa pakar hukum mengamati kinerja Satgas PKH dalam konteks reformasi penegakan hukum. Agus Riewanto, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Sebelas Maret, menyatakan bahwa dalam waktu yang relatif singkat, Satgas PKH telah berhasil menjadi instrumen signifikan untuk menangani pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kehutanan. “Ini adalah langkah yang berani, dan menunjukkan inisiatif untuk memecahkan kebuntuan dalam penegakan hukum yang selama ini terhambat,” kata Agus.

Meski demikian, Agus juga memberikan beberapa catatan penting untuk perbaikan. Pertama, masalah tumpang tindih hak atas lahan yang berpotensi menimbulkan konflik hukum. Kedua, kurangnya solusi bisnis untuk pengelolaan kawasan hutan yang disita. Ketiga, aspek preventif dalam penegakan hukum harus diperhatikan untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Agus menambahkan, reformasi sistem perizinan yang transparan merupakan kunci untuk mencegah tumpang tindih dan melindungi hutan dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. “Tanpa adanya perubahan dalam sistem, Satgas hanya akan berfungsi sebagai pemadam kebakaran yang terus-menerus,” imbaunya.